Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tersebut diteken Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemeneterian ESDM Ridwan …
DetailsHasil monitoring bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara, bersama Walhi Sumut, terhadap perusahaan tambang mineral dan batubara, membuahkan hasil pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Dua perusahaan izin pertambangan di Tapanuli Utara dicabut, yaitu PT. Panca Karya …
Details11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha …
DetailsJakarta, CNBC Indonesia - Di tengah upaya pemerintah membatasi dan mengendalikan izin pertambangan, namun ternyata ada komoditas tambang yang jumlah izinnya melonjak signifikan. Bukan izin tambang nikel, emas atau pun batu bara, melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan. Berdasarkan data dari …
Details2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara No KOMPONEN URAIAN DELIVERY : 1 PRODUK LAYANAN Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara 2 PRSYARATAN A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF Untuk IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang diajukan BUMN dan BUMD dan diberikan …
Detailsbab xv berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus 117–123 bab xv termination of mining permits and special mining permits bab xvi usaha jasa pertambangan 124–127 ch. xvi mining services business bab xvii pendapatan negara dan daerah 128–133 ch. xvii state and regional income bab xviii penggunaan tanah untuk ...
DetailsUpaya perbaikan kinerja perusahaan batubara yang dinilai bermasalah berdasarkan Korsup KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh Pemerintah Sumatera Selatan mendapatkan perlawanan perusahaan yang IUP-nya dicabut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang membatalkan keputusan Gubernur Sumatera …
DetailsPoin c. dalam hal kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna dalam negeri telah terpenuhi dan denda telah dibayar oleh Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dicabut oleh …
DetailsPengawasan Pertambangan Minerba Dinas ESDM Provinsi Jambi) METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara di Kabupaten Batang Hari, yaitu: PT. Nan Riang, PT. Bangun Energy Indonesia dan PT. Sursarita Sukses Sejahtera.
DetailsJakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terbaru. Dalam hal ini adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 15 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
DetailsIzin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. [1] Terdapat 3 bentuk usaha …
DetailsPENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang id asy>'ah) Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s}id asy-Syari> Syari'ah SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM …
DetailsABSTRAK Batubara merupakan satu dari energi alternatif dari sektor pertambangan merupakan kegiataan usaha padat modal sehingga memerlukan penanaman modal, pertambangan batubara secara umum beberapa tahapan yang dilakukan seperti perijinan, penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, pengolahan, …
DetailsIstilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining permit. Izin usaha pertambangan merupakan." izin untuk melaksanakan usaha pertambangan" (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)". Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan : 1. …
DetailsBerikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. IUP Eksplorasi. IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi mengatur penyelidikan, proses eksplorasi hingga tahap studi kelayakan usaha. Izin ini berlaku hingga 8 tahun usaha mineral logam, 7 tahun mineral bukan logam sesuai peraturan.
DetailsPerizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. b. Izin Pertambangan Rakyat. c. Surat Izin Penambangan …
Details1. Jika Anda mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam dan batubara: Surat Pengajuan; Dokumentasi yang menjelaskan tentang susunan direksi dan daftar pemegang saham; Surat menyatakan tentang keterangan domisili perusahaan; Jika Anda mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral l …
DetailsJakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai paraturan turunan dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Di dalam RPP Minerba ini disebutkan bahwa Izin …
DetailsHukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50. 31. Ibid, hal 50. 26 . ... usaha pertambangan mineral dan batubara; n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan ... Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, …
DetailsPasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan …
DetailsKetiga, gugatan dengan nomor perkara 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, Walhi memohon majelis hakim membatalkan SK Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman …
DetailsDalam Pasal 165 UU No 4/2009 disebutkan, setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau IUP khusus (IUPK) yang bertentangan dengan UU tersebut dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.
DetailsSebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.
DetailsPertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. ... 2 Salim H.S. Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010), hlm.23. ... Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha …
Details